Sebanyak lima provinsi di Indonesia berhasil menjalankan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Lima provinsi tersebut adalahBali, Jawa Barat, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan hal tersebut tak lepas dari andil kementerian terkait yang memberi pendampingan Stranas PK kepada pemerintah daerah.

Hal itu disampaikan Firli kepada Presiden Joko Widodo dalam acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) yang disiarkan Youtube KPK, Rabu (26/8/2020). "Kami laporkan kepada Bapak Presiden kerja keras para menteri pengarah aksi nasional pencegahan korupsi, pemberantasan korupsi, strategi nasional pencegahan korupsi ada lima provinsi yang mencapai nilai tertinggi," ujar Firli. Bali mendapatkan nilai tertinggi dengan angka 75 persen. Kemudian Jawa Barat 71,88 persen; disusul Kepulauan Riau 71,88 persen; selanjutnya DKI Jakarta 66,67 persen; dan terakhir NTT 62,50 persen.

Di samping itu, Firli juga menjelaskan ada lima kementerian serta lembaga yang mendapatkan nilai terbaik dalam program Stranas PK. Lima kementerian atau lembaga itu yakni Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian PUPR, dan Kemenko Polhukam. "BPJS Kesehatan dengan angka 93,74. Kedua BIG 83,95. Ketiga, Kementerian Desa PDTT 77,79. Keempat, Kementerian PUPR 73,44. Terakhir, Kemenkopolhukam 70,85," papar Firli.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *