Nasib tragis dialami seorang gadis di Lampung, NF (14) saat dititipkan di rumah aman. Bukannya mendapat perlindungan, NF yang dititipkan orangtuanya di rumah aman milik lembaga pemerintah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak ( P2TP2A) Lampung Timur, itu justru menjadi korban pemerkosaan. Ironisnya, pelaku yang diduga memperkosa korban adalahKepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ( P2TP2A) di Lampung.

Sebab, alasan menitipkan anaknya di lembaga pemerintah itu awalnya karena ingin meminta perlindungan dan pendampingan. Mengingat putri sulungnya itu sebelumnya menjadi korban pemerkosaan oleh orang tak bertanggung jawab. "Jelas saya tidak terima. Anak saya bukannya dilindungi malah dipaksa melakukan perbuatan mesum," ujar Sugiyanto.

"Selama ini saya percaya karena dia pakai seragam kuning kunyit (PNS). Ngakunya perlindungan anak ternyata biadab," sesal Sugiyanto. Kasus pencabulan tersebut terungkap setelah korban berhasil kabur dari rumah aman dan menceritakan kepada pamannya pada Kamis (3/7/2020). Putrinya tersebut tak berani menceritakan kepada Sugiyanto karena takut dimarahi. Selain itu, korban juga tertekan karena mendapat ancaman dari terduga pelaku. "Anak saya diancam makanya gak berani ngomong sama saya. Saya tahu dari saudara, mereka yang minta saya berjanji jangan mukul, jangan marah setelah mengetahui itu," jelasnya.

Setelah mengetahui kejadian yang menimpa putrinya itu, pihaknya langsung melaporkannya kepada polisi. Ia berharap kasus tersebut dapat diusut secara tuntas. Nf mengatakan, selain dipaksa melayani nafsu bejat pelaku, ia juga sempat dijual DA kepada pria lain saat berada di rumah aman.

Salah satunya kepada salah seorang pegawai rumah sakit di Sukadana yang dilakukan di sebuah hotel. "Setelah digituin sama dia, saya dikasih uang Rp 700 ribu. Yang Rp 500 ribu buat saya, Rp 200 ribu lagi disuru kasih buat DA," jelasnya. Saat itu dirinya hanya bisa pasrah.

Sebab, DA mengancam akan menyakitinya jika tidak menuruti kemauannya itu. "Kalau gak nurut saya mau dicincang cincang sama DA, saya takut jadi terpaksa ikutin kemauan nya," kata Nf. Sedangkan perbuatan bejat DA terhadap Nf itu terakhir dilakukan pada 28 Juni 2020.

Bagian advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, Anugrah Prima mengatakan, korban kekerasan seksual yang dilakukan terduga pelaku diindikasikan lebih dari satu orang. Hanya saja, dua korban lainnya masih enggan untuk membuat laporan karena diduga merasa tertekan. Hal itu berdasarkan pengakuan dari korban selama dititipkan di rumah aman P2TP2A tersebut.

"Tidak menutup kemungkinan ada korban lain selain Nf, karena menurut Nf ada dua orang lagi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh DA," ujarnya. "Dua korban lagi belum berani buka suara, jadi baru satu korban yang kami dampingi untuk membuat laporan polisi," tambahnya. Pihaknya berharap pihak kepolisian dapat mengungkap kasus tersebut secara transparan.

Pasalnya, perbuatan yang dilakukan terduga pelaku selain biadab juga mencoreng institusi pemerintah. "Jangan sampai kasus ini menguap begitu saja karena terlapor berstatus sebagai ASN di lembaga pemerintahan," jelasnya. Setelah melakukan visum di rumah sakit, keluarga, korban, dan pendamping hukum langsung melaporkannya kasus pemerkosaan itu ke Mapolda Lampung pada Jumat (3/7/2020) malam.

Mereka berharap ada keadilan atas kasus tersebut. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI) Jasra Putra menilai, citra Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ( P2TP2A) sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat di daerah sudah ternodai. Hal ini dikatakan Jasra terkait kasus pemerkosaan dan penjualan anak yang diduga dilakukan oleh Kepala P2TP2A di Lampung.

"Peristiwa kepala P2TP2A layanan kepanjangtanganan kehadiran pusat di daerah dalam perlindungan anak terdepan ternodai sudah," kata Jasra dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kompas.com, Senin (6/7/2020). "Lembaga yang harusnya menjadi satu satunya lembaga terdepan dalam mengamankan anak anak korban kekerasan seksual justru menjadi pelaku dan menjual anak anak yang dititipkannya," ujar dia. Jasra mengaku kaget mendengar peristiwa tersebut diduga dilakukan Kepala P2TP2A yang notabene bagian dari aparatur sipil negara (ASN).

Ia pun menilai negara kecolongan dengan merekrut Kepala P2TP2A itu hingga akhirnya terjadi peristiwa semacan ini. "Kepala P2TP2A sebagai orang yang direkrut dengan tahapan, SOP, track record yang dibuat dari pusat instrumennya dengan sangat hati hati, kecolongan juga," ujarnya. Jasra pun menilai, sekarang sudah saatnya melakukan pengetatan perekrutan pegawai yang bekerja di rumah aman, terutama bagi anak.

Menurut dia, jangan sampai ada nepotisme yang justru membawa dampak buruk dalam proses perlindungan anak. "Jangan sampai karena kongkalikong, nepotisme, pemegang kuasa menyebabkan proses birokrasi terpotong dan melewati semua syarat administasi," ucapnya. "Sehingga mereka yang seharusnya menjadi pendekar anak justru aman berbuat berbagai hal pelanggaran anak," ucap Jasra Putra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *