Imparsial Desak Menhan Prabowo Batalkan Rencana Beli Jet Tempur Eurofighter Typhoon dari Austria



Merespon kabar beredar terkait rencana Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan membeli 15 jet tempur Eurofighter Typhoon bekas pakai dari pemerintah Austria, Imparsial mendesak Prabowo membatalkan rencana pembelian pesawat tempur tersebut. Selain itu Imparsial juga mendesak Komisi I DPR untuk menolak rencana pembelian pesawat tempur bekas milik Austria yang sarat akan problem korupsi dan mendesak Pemerintah membuka rencana pembelian alutsista secara transparan dan akuntabel. Hal itu di antaranya karena Imparsial memandang rencana pembelian pesawat tempur Eurofighter Typhoon bekas dari Austria bukan hanya tidak tepat, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah baru di masa yang akan datang.

"Imparsial mendesak agar Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membatalkan rencana pembelian pesawat tempur Eurofighter Typhoon bekas dari Austria," kata Direktur Imparsial Al Araf ketika dikonfirmasi pada Rabu (22/7/2020). Al Araf juga menjelaskan sejumlah alasan dari desakan tersebut. Ia menilai ide pembelian tersebut akan mengulangi kesalahan di masa lalu, di mana pengadaan alutsista bekas menimbulkan masalah akuntabilitas anggaran pertahanan.

Selain itu menurutnya yang lebih berbahaya lagi adalah penggunaannya oleh prajurit TNI menghadapi risiko terjadi kecelakaan. Ia mengatakan pemerintah hendaknya belajar dari pengalaman saat melakukan pembelian alutsista bekas di masa lalu, baik itu pesawat, kapal, tank dan lainnya yang memiliki sejumlah problem teknis dan mengalami beberapa kali kecelakaan. Menurutnya upaya modernisasi alutsista TNI untuk memperkuat pertahanan Indonesia merupakan langkah penting dan harus didukung.

Sebagai komponen utama pertahanan negara, TNI perlu dilengkapi oleh alutsista militer yang lebih baik, kuat, dan modern untuk mendukung tugas pokok dan fungsinya dalam menjaga dan melindungi wilayah pertahanan Indonesia. Namun demikian, menurutnya penting dicatat bahwa langkah tersebut harus dijalankan oleh pemerintah secara akuntabel, transparan, serta dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kebutuhan TNI itu sendiri. "Hal tersebut penting untuk memastikan pengadaan alutsista TNI mendukung upaya penguatan pertahanan negara Indonesia dan tidak memunculkan masalah baru di masa yang akan datang," kata Al Araf.

Selain itu ia juga memandang rencana pembelian pesawat tempur bekas Eurofighter Typhoon berpotensi terjadi penyimpangan akibat tidak adanya standar harga yang pasti. Berdasarkan catatannya, Transparency International dalam survei ‘Government Defence Anti Corruption Index 2015’ menunjukkan risiko korupsi di sektor militer atau pertahanan di Indonesia masih tergolong tinggi. Menurutnya dalam survei tersebut, risiko korupsi sektor militer atau pertahanan di Indonesia masih tergolong tinggi dengan nilai D, setara dengan negara negara seperti Namibia, Kenya, dan Bangladesh.

Terlebih berdasarkan catatannya, pengadaan pesawat tempur Eurofighter Typhoon juga tersangkut isu dugaan suap dan kritik tajam di dalam negeri Austria sendiri. Ia mencatat pada tahun 2017, Pemerintah Austria melayangkan gugatan kepada Airbus ke Pengadilan Munich, Jerman, atas dugaan suap yang dilakukan perusahaan pembuat pesawat tempur Eurofighter Typhoon ini kepada pejabat Austria. "Pemerintah Austria menyatakan terdapat kerugian sebesar USD 1,7 juta dari total kontrak pembelian sebesar USD 2,4 milliar. Kasus ini berakhir dengan adanya kewajiban Airbus untuk membayar denda sebesar USD 99 juta. Tidak hanya itu, Airbus juga disebutkan masih menghadapi proses hukum berkait dengan dugaan penipuan dan korupsi di Pengadilan Austria," kata Al Araf.

Lebih jauh menurutnya, setiap pengadaan alutsista harus dilakukan dengan mengikuti ketentuan dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Dalam hal ini, kata dia, pengadaan alutsista baru hendaknya lebih dipertimbangkan dengan dibarengi mekanisme offset atau transfer teknologi. "Selain itu, Kementerian Pertahanan harus fokus pada kemandirian industri pertahanan sehingga pengadaan alutsista harusnya memprioritaskan pembelian dari dalam negeri," kata Al Araf.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *