Ribuan Orang Turun ke Jalan di Ibu Kota Mali, Tuntut Presiden Ibrahim Boubacar Keita Mundur



Ribuan orang turun ke jalan jalan di ibukota Mali menuntut pengunduran diri Presiden Ibrahim Boubacar Keita. Aksi tersebut didorong oleh partai partai oposisi dan kritik pemerintah. Para demonstran berkumpul pada hari Jumat (5/6/2020) di lapangan pusat di Bamako.

Demonstran mengutuk apa yang mereka katakan sebagai kesalahan presiden dalam penanganan terhadap banyak krisis yang melanda negara tersebut. Kemudian pada Jumat, para demonstran melambaikan spanduk bertuliskan slogan slogan seperti "IBK, keluar", menggunakan akronim yang dikenal oleh presiden. Untuk diketahui, mantan Perdana Menteri dan pemimpin oposisi Soumaila Cisse itu diculik oleh orang orang bersenjata di Mali Tengah yang bergejolak pada 25 Maret 2020, ketika berkampanye untuk pemilihan parlemen mendatang.

Aliansi oposisi Mali yang baru dibentuk, yang mencakup partai partai oposisi utama serta kelompok kelompok masyarakat sipil, mengorganisir demonstrasi Jumat. Dipimpin oleh pemimpin Muslim yang berpengaruh Mahmoud Dicko, aliansi itu menyebut pemerintahan Keita "kacau". Mereka menuduh Keita gagal mengatasi keamanan yang memburuk di negara itu dan memperbaiki ekonominya.

Dicko adalah seorang imam terkemuka yang dianggap dekat dengan Keita, sebelum ia memasuki dunia politik beberapa bulan lalu. "Orang ini, yang pernah menjadi sekutu dekat dengan Keita, yang telah meminta orang untuk memilih dia sekarang mengatakan bahwa dia harus mundur, bahwa dia gagal janjinya untuk membawa kembali perdamaian ke Mali," ungkap koresponden Al Jazeera. Sebagai catatan, Keita pertama kali terpilih pada 2013.

Keita memenangkan masa jabatan lima tahun kedua lagi pada 2018. Selama masa jabatannya, pemerintah telah berjuang untuk memadamkan kekerasan yang pertama kali terjadi di Mali utara pada 2012. Insiden itu yang telah menewaskan ribuan tentara dan warga sipil hingga saat ini.

Konflik telah menyebar ke pusat negara itu, serta negara tetangga Burkina Faso dan Niger. Menurut PBB, serangan telah meningkat lima kali lipat di tiga negara sejak 2016, dengan lebih dari 4.000 kematian dilaporkan pada 2019. "Empat juta orang di Mali membutuhkan bantuan kemanusiaan, satu juta orang [telah] dipindahkan tahun ini sendirian," kata Haque.

"Orang sudah cukup dengan kekerasan dan kegagalan negara untuk melindungi penduduk." Sebelumnya, jajak pendapat parlemen yang lama tertunda pada Maret juga memicu protes bulan lalu, setelah beberapa hasil kursi diperselisihkan. Mengadakan pemilihan dipandang sebagai langkah menuju penyelesaian krisis Mali.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *